Skip navigation


Survei Upah Buruh (SUB) diselenggarakan BPS sejak tahun 1979/1980, empat kali dalam setahun (kuartalan) dengan pendekatan perusahaan (establishment approach). Data yang disajikan dalam laporan ini merupakan hasil survei lima kuartal terakhir. Dalam pelaksanaannya operasi survei ini mengalami berbagai perubahan baik dari segi metodologi maupun cakupan.
Pada mulanya sampel perusahaan relatif besar dan pertanyaan yang diajukan relatif rinci tetapi cara ini ternyata menghasilkan time-lag yang panjang. Artinya, jarak waktu antara pengumpulan dan diseminasi data dinilai terlalu lama untuk keperluan monitoring tingkat upah buruh antar waktu. Atas dasarini, sejak tahun 1992 kuesioner SUB disederhanakan antara lain dengan tidak lagi mengajukan pertanyaan mengenai jenis pekerjaan, dengan mengurangi jumlah sampel dan dengan menghapus sampel di subsektor angkutan darat.
Upaya penyederhanaan itu ditempuh untuk mempermudah perusahaan dalam mengisi kuesioner dan mempercepat waktu pengiriman dokumen, pengolahan serta diseminasi data, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat memperpendek time-lag. Walaupun demikian, upaya itu disadari belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari time-lag survei yang dinilai masih terlalu lama, antara 3-4 bulan. Sejalan dengan itu berbagai upaya ke arah peningkatan reliabilitas data terus dilakukan antara lain dengan cara meneliti secara cermat sifat data termasuk yang tergolong outlier.
Tujuan Survei
Tujuan utama SUB adalah untuk mengumpulkan data upah secara berkala bagi buruh yang berstatus di bawah mandor atau supervisor. Karena buruh dengan status itu merupakan kelas “bawah” yang merupakan mayoritas pekerja maka datanya diharapkan, sampai taraf tertentu, dapat menggambarkan taraf kesejahteraan masyarakat kelas yang sama. Di sisi lain, karena datanya dikumpulkan secara berkala maka hasilnya diharapkan dapat bermanfaat sebagai alat monitoring perkembangan upah buruh di Indonesia yang dapat dijadikan salah satu acuan kebijaksanaan ketenagakerjaan dan pengupahan nasional atau regional.
Disaring dari Publikasi SUB2007

Survei Upah Buruh (SUB) diselenggarakan BPS sejak tahun 1979/1980, empat kali dalam setahun (kuartalan) dengan pendekatan perusahaan (establishment approach). Data yang disajikan dalam laporan ini merupakan hasil survei lima kuartal terakhir. Dalam pelaksanaannya operasi survei ini mengalami berbagai perubahan baik dari segi metodologi maupun cakupan.

Pada mulanya sampel perusahaan relatif besar dan pertanyaan yang diajukan relatif rinci tetapi cara ini ternyata menghasilkan time-lag yang panjang. Artinya, jarak waktu antara pengumpulan dan diseminasi data dinilai terlalu lama untuk keperluan monitoring tingkat upah buruh antar waktu. Atas dasarini, sejak tahun 1992 kuesioner SUB disederhanakan antara lain dengan tidak lagi mengajukan pertanyaan mengenai jenis pekerjaan, dengan mengurangi jumlah sampel dan dengan menghapus sampel di subsektor angkutan darat.

Upaya penyederhanaan itu ditempuh untuk mempermudah perusahaan dalam mengisi kuesioner dan mempercepat waktu pengiriman dokumen, pengolahan serta diseminasi data, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat memperpendek time-lag. Walaupun demikian, upaya itu disadari belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari time-lag survei yang dinilai masih terlalu lama, antara 3-4 bulan. Sejalan dengan itu berbagai upaya ke arah peningkatan reliabilitas data terus dilakukan antara lain dengan cara meneliti secara cermat sifat data termasuk yang tergolong outlier.

Tujuan Survei

Tujuan utama SUB adalah untuk mengumpulkan data upah secara berkala bagi buruh yang berstatus di bawah mandor atau supervisor. Karena buruh dengan status itu merupakan kelas “bawah” yang merupakan mayoritas pekerja maka datanya diharapkan, sampai taraf tertentu, dapat menggambarkan taraf kesejahteraan masyarakat kelas yang sama. Di sisi lain, karena datanya dikumpulkan secara berkala maka hasilnya diharapkan dapat bermanfaat sebagai alat monitoring perkembangan upah buruh di Indonesia yang dapat dijadikan salah satu acuan kebijaksanaan ketenagakerjaan dan pengupahan nasional atau regional.

Disaring dari Publikasi SUB2007

Iklan

2 Comments

  1. terima kasih atas masukannya….

  2. DERITA KAUM BURUH

    Melambung nya harga kebutuhan pokok menjelang ramadhan, membuat nasib buruh semakin kelimpungan. Gaji Rp.800.000-Rp.900.000 per bulan (rata-rata UMK Surabaya) hanya cukup untuk kebutuhan berbuka puasa dan makan sahur. Bayangkan bila buruh sudah berkeluarga dan memiliki anak, Untuk kebutuhan makan sehari-hari aja pas-pasan, belum lagi untuk kebutuhan anak, istri saat lebaran. Semua harga kebutuhan pokok naik hampir 50%, Betapa menderitanya nasib kaum buruh.

    **********

    Meminta kenaikan UMK pada saat-saat ini jelas suatu hal yang mustahil, berdemonstrasi, mogok kerja atau ngeluruk kantor dewan pasti hanya menimbulkan keributan tanpa hasil, atau bisa-bisa malah digebuki Satpol PP.

    THR (Tunjangan Hari Raya) yang selama ini menjadi kado hiburan bagi buruh sengaja di kebiri pemerintah. UU No 14/1969 tentang pemberian THR telah di cabut oleh UU No 13/2003 yang tidak mengatur tentang pemberian THR. Undang-undang yang di buat sama sekali tidak memihak kepantingan kaum buruh. Atas dasar Undang-Undang inilah pengusaha selalu berkelit dalam pemberian THR.

    Sedangkan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, lebih memihak kepentingan investor asing dan Bank Dunia. Landasan formal seluruh aturan perundangan ini memperlemah posisi tawar buruh di bidang upah, kepastian kerja tetap, tunjangan dan hak normatif, hilangnya kesempatan kerja, partisipasi demokratis Dewan Pengupahan, dan konflik hubungan industrial. Pada prinsipnya Undang-Undang ini merupakan kepanjangan dari kapitalisme (pengusaha).

    Selain masalah gaji rendah, pemberian THR, Undang-Undang yang tidak memihak kepentingan kaum buruh, derita kaum buruh seakan bertambah lengkap kala dihadapan pada standar keselamatan kerja yg buruk. Dari data pada tahun 2001 hingga 2008, di Indonesia rata-rata terjadi 50.000 kecalakaan kerja pertahun. Dari data itu, 440 kecelakaan kerja terjadi tiap hari nya, 7 buruh tewas tiap 24jam, dan 43 lainnya cacat. Standar keselamatan kerja di Indonesia paling buruk di kawasan Asia Tenggara.

    Tidak heran jika ada yang menyebut, kaum buruh hanyalah korban dosa terstuktur dari dari kapitalisme global.

    “kesejahteraan kaum buruh Indonesia hanyalah impian kosong belaka”


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: